- -

Zulkifli Hasan Gandeng Organisasi Muslimah Kampanye Tolak Politik Uang

Rabu, 30 Mei 2018 | 10:10 WIB

Menghadapi Tahun Politik jelang Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif Ketua MPR Zulkifli Hasan akan menggandeng organisasi muslimah untuk kampanye tolak politik uang ke seluruh Indonesia

"Kita ajak ibu ibu muslimah bersama kampanye tolak politik uang. Kita sepakat Politik uang itu menjauhkan rakyat dari sejahtera dan mendekatkan pada sengsara,"

Hal ini disampaikan Zulkifli Hasan saat menggelar buka puasa bersama Badan Musyawarah Organisasi Wanita Muslimah (BMOIWI), Persatuan Syarikat Wanita Islam, Badan Koordinasi Majelis Taklim dan Wanita Syarikat Islam.

Acara dilaksanakan di Rumah Dinas Ketua MPR, Jalan Widya Chandra IV No 16, Selasa (28/5)

Bagi Zulkifli Hasan, kampanye dan ajakan Ibu Ibu muslimah akan lebih mudah diterima karena bersentuhan langsung sehari hari dengan masyarakat

"Kesadaran tolak politik uang itu dimulai dari lingkungan sekitar dan dari komunitas komunitas warga. Dari situ akan terus meluas dengan kampanye dari Ibu Ibu muslimah ini, lanjut Ketua Umum PAN ini

Seiring dengan kampanye tolak politik uang, Zulkifli Hasan juga mengajak Ibu Ibu muslimah untuk memilih pemimpin berdasarkan latar belakang yang bersih, bebas korupsi serta konsisten membela rakyat dan umat

"Jadi jangan memilih berdasarkan pencitraan, sembako, sarung atau amplop. Mulai hari ini kita pilih pemimpin karena integritasnya, kemampuannya dan dicek dia harusnya tegas berpihak pada ummat," tutup Zulkifli Hasan


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id